Pergulatan Politik NU – Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang eksistensinya memainkan peran penting bagi kehidupan bangsa. Sebagai organisasi terbesar di negeri ini, sudah pasti tanggung jawab sosial yang diemban NU juga besar dan meniscayakannya mengambil sikap dalam ranah politik. Sikap ini diambil tidak hanya untuk melindungi para pemimpin dan warganya dari proses degradasi dan demoralisasi politik tetapi juga untuk menjaga keutuhan negara yang sedang belajar berdemokrasi ini.
Di situlah politik kebangsaan menjadi sebuah pilihan dan cara berkhidmat kepada bangsa, sejalan dengan garis perjuangan (Khittah) NU 1926. Penegasan kembali ke khittah bukanlah merupakan pelarian NU dari politik apalagi untuk menutupi ambisi kekuasaan, melainkan untuk membingkai pengabdian NU ke depan agar tidak ternodai oleh kepentingan politik praktis yang justru mengeruhkan ruh organisasi. Sederhananya, biarlah politik praktis menjadi bahan garapan partai politik (Parpol) bukan organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan seperti NU.
Namun pada kenyataannya tidaklah mudah untuk melaksanakan garis perjuangan luhur tersebut, pemimpin dan orang-orang NU acapkali tergoda dalam, politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan, yang paling terlihat adalah NU pada masa pimpinan KH. Hasyim Muzadi, saat itu KH Hasyim Muzadi merupakan ketua umum dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), bersama Megawati mencalonkan diri sebagai Presiden dan wakil Presiden, belum lagi tokoh-tokoh di daerah, banyak untuk kalangan kyai sendiri bermain politik praktis.
Latar Politik NU
Pada Muktamar ke 18 Mei 1950 di Jakarta salah-satu keputusan yang menggemparkan adalah NU keluar dari Masyumi, dari situlah mulai muncul embrio-embrio politik para kader NU untuk memainkan peran politik, dari situ pula muncul wacana pendirian partai NU, hingga pada tanggal 3 Juli 1952, ketika NU secara resmi keluar dari federasi Masyumi berdiri juga paratai NU. Untuk alasan keluarnya NU dari Masyumi adalah sudah tidak sejalan dalam arah membangun bangsa dan kepentingan-kepentingan NU sudah tidak terwadahi.
Pendirian partai NU lebih karena alasan-alasan internal dari pada geosospolek pada saat itu, di daerah-daerah para kader NU memang sudah lantang bahwa NU lebih baik keluar saja dari Masyumi, soal konsesi jabatan kementrian hanya menjadi salah-satu faktor yang semakin mendorong gelombang anti masyumi di daerah-daerah dan cabang, perlu diketahui bahwa pada kabinet M. Natsir tidak memberikan konsensi kementrian agama pada NU sementara KH. Wahab Hasbullah tetap memandang keliru keputusan tersebut karena NU menyumbang besar dari sisi dukungan masa.
Partai NU Mulai Berkuasa
Setelah Kabinet Wilopo jatuh dan digantikan kabinet Ali (30 Juli 1953-12 Agustus 1955), kabinet ini memiliki beberapa kementerian. Partai NU dalam kabinet ini memiliki beberapa wakil yaitu KH Zainul Arifin (Waperdam), KH. Masjkur (Menag) dan Mohammad Hanafiah (Menteri urusan agrarian). Kabinet ini pula yang akan menyelengarakan pemilu dikemudian hari yang juga diikuti oleh partai NU.
Pemilu 1955 ini adalah pemilu pertama sejak Indonesia merdeka tahun 1945, kendala-kendala internal seperti kembalinya penjajah dan pemberontakan di berbagai daerah telah menyebabkan pemilu baru bisa dilaksanakanpada 1955. Waktu itu Republik Indonesia genap berusia 10 tahun. Undang-undang pemilu sendiri baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo (3 April 1952-30 Juli 1953) yaitu UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum pemilu 29 September 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
Pemilu 1955 mendapat banyak pujian dari berbagai pihak, termasuk dari Negara-negara asing. Pemilu ini diikuti lebih dari 30 Partai. Yang menarik di pemilu ini adalah tingginya kesadaran berkopetensi secara sehat. Hasil dari pemilu tersebut urutan 6 besar perolehan suara adalah: PNI (22,32%), Masyumi (20,92%), NU (18,41%), PKI (16,36%), PSII (2,89). Dan kelak pemilu 1955 ini dipandang sebagai pemilu yang sangat bersih.